Relasi Negara dan Agama di Indonesia dalam Perspektif Posislamisme

0
231

(Pengantar Kajian Samudra 10 Mei 2020 tentang Posislamisme dalam Memandang Relasi Negara dan Agama)

Oleh Aprinus Salam

 

Terdapat tiga hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu, negara, agama, dan posislamisme. Dalam posisi-posisi pengetian tersebut, kita akan membicarakan bagaimana kondisi Indonesia.

Negara adalah satuan politik, ekonomi, sosial, geografi, dan budaya, yang dikendalikan dan diatur dalam satu-himpunan hukum. Artinya, dan seharusnya, hukumlah yang tertinggi dalam satu-satuan negara. Seperti kita ketahui, basis hukum di Indonesia bukan agama. Basis hukum tersebut katakanlah Pancasila dan UUD 45, suatu hal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan agama apapun dan di manapun.

Tujuan dari keberadaan negara adalah untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, dengan variasi—variasi basisnya, untuk tujuan-tujuan “kebaikan”, apakah itu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan, dan sebagainya. Dalam posisi ini, selayaknya kita menjunjung hukum untuk mendapatkan dan menuju tujuan bernegara.

Kita melepaskan dulu masalah-masalah hukum (di Indonesia), dengan menempatkannya sebagai sesuatu yang historis, kondusif, dan kontekstual. Akan tetapi, saya perlu mengingatkan bahwa posisi negara dalam hukum adalah bahwa negara dapat berada di dalam dan di luar hukum (state of exception). Artinya, negara selalu memiliki “kebabasan” dalam menangani sesuatu yang dianggap mengancam dirinya.

Dalam hal ini, posisi pemerintah merupakan satuan kekuasaan yang diberi mandat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Dalam posisi-posisi politik yang berbeda, tentu kedudukan dan kekuasaan tersebut menjadi sasaran tembak bagi berbagai gerakan pemikiran dan politik untuk melemahkan, bahkan menyalahkan, praktik kekuasaan yang dijalankan pemerintah.

Posislamisme merupakan gerakan pemikiran yang secara garis besar menyatukan berbagai semangat muslim di era modern yang masih rentan terhadap represi, radikalisasi, miskonsepsi, dan lain sebagainya. Guna menanggulangi hal ini, para penggagas posislamisme mencirikan gerakannya sebagai perpaduan antara religiusitas dan hak asasi, keyakinan dan kebebasan, serta Islam dan kemerdekaan (Bayat, 2013:x).

Hal tersebut memiliki perbedaan daripada politik Islam (khususnya Islam politik) sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pemeluk agama untuk memenuhi segala kewajibannya.

Kalau melihat posisi pengertian tersebut, di Indonesia posislamisme akan menjadi gerakan dalam dua arah yang bertentangan, dan sangat mungkin akan menjadi bola liar. Di satu sisi negara tidak akan membiarkan masyarakat terlalu kokoh dalam semangat yang sama, apalagi terkait dengan mobilisasi HAM, kebebasan, dan kemerdekaan. Ini terkait dengan politik kedaulatan negara.

Logika sebaliknya, gerakan ini akan didukung oleh warga (warga Islam maksudnya) karena hal itupun akan terkait dengan politik kedaulatan warga. Cuma, basis posislamisme belum begitu jelas titik pijaknya, di tengah sejarah Islam politik yang mengharu-biru. Mungkin titik pijaknya adalah atas nama demokrasi, yang masih problematik.

Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, dapat dipahami bahwa di Indonesia, agama tidak hanya dipandang sebagai bentuk ketaatan individu terhadap semesta dan penciptanya melainkan juga sebagai tuntunan hidup yang diimani, baik secara pribadi maupun kolektif. Posislamisme lebih cenderung menempatkan agama dalam posisi pribadi-pribadi, yang kelak dapat saja atas nama komunitas-komunitas Islami.

Berkaca pada masa-masa sebelumnya, Islamisme merupakan ideologi dan gerakan yang berusaha mendirikan tatanan Islam–negara Islam, syariat, dan kode moral–dalam masyarakat dan komunitas muslim. Bagi Islamisme, penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pihak yang berkuasa seperti pemerintah (Bayat, 2013:5). Dengan mempertahankan koneksinya dengan pihak-pihak tersebut, Islamisme dapat leluasa menegakkan apa yang mereka yakini sebagai kebaikan dan keburukan.

Segala tindakan kebaikan atau keburukan akan mendapat ganjaran yang setimpal sebab Allah selalu mengawasi manusia (melalui penganut Islamisme yang dipandang sebagai agen penegakan syariat). Hingga sebelum tahun 2000-an, banyak pemikiran yang mengusung Islamisme umumnya menganggap agama sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran.

Pada tahun tahun 2000-an, terdapat beberapa angin segar dari gerakan pemikiran dan kultur aktivisme Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perubahan semangat yang dibawa. Islamisme yang bersikeras mempertahankan marka yang jelas antara baik dan buruk mulai dipertanyakan melalui eksplorasi dan eksploitasi terhadap permasalahan modern seperti mengaburnya batas teritori, perubahan tatanan sosial, hingga tata cara dakwah.

Di Indonesia, gerakan-gerakan tersebut secara relatif berjalan paralel dengan beberapa gerakan atas nama reformasi. Namun, dari segi pemikiran dari kalangan akademisi, gerakan reformasi yang diusung lebih banyak mengambil pemikir-pemikir terutama dari Eropa, dan sebagian kecil dari Amerika.

Memang, masih terdapat berbagai peristiwa, orang-orang tidak hanya berlomba mempertahankan kegigihannya beribadah, tetapi juga menyebarluaskannya dengan cara memaksa orang lain menghormati ajarannya secara tidak manusiawi, seperti penutupan tempat ibadah agama lain, pembubaran kegiatan beribadah agama lain, hingga mengacaukan agama dan politik demi keuntungan kelompok/pribadi.

Namun, tetap perlu dilakukan penelusuran lebih dalam tentang bagaimana posislamisme dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam kemunculannya, posislamisme dapat menjadi hasil persinggungan antara Islamisme dengan ideologi-ideologi lainnya. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa dalam perkembangannya, posislamisme akan menuai banyak pro dan kontra.

Oleh sebab itu, hal yang perlu dipahami adalah kontestasi ideologi yang memungkinkan terjadinya posislamisme. Hal ini terkait dengan kemungkinan titik temu dengan poskolonialisme, posmarxisme, dan profetisme, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai hal-hal yang membantu posislamisme berkembang. Strategi “dekonstruktif” yang dilakukan sekelompok organisasi dan lembaga berbasis agama, tidak hanya akan memperkuat akarnya di Indonesia, tetapi juga mengarahkannya pada perkembangan yang sesuai dengan keindonesiaan.

Strategi posislamisme takkan lepas dari lingkungan dan motif ideologi lainnya. Artinya, kita perlu menunjukkan diterimanya dominasi simbolik kapitalisme dan modernisme yang mengintervensi ruang dan simbol-simbol agama. Hal ini dianggap sebagai gejala ‘penduniawian’ agama.

Dengan begitu, strategi mengeluarkan batas-batas pengertian syariah, religi, spritualisme, dan kesucian sebagai urusan publik dan memasukannya ke ranah individual/pribadi merupakan strategi yang selalu ada resiko atas posislamisme itu sendiri.

Selain itu, posislamisme merepresentasikan suatu kondisi sekaligus suatu proyek (Bayat, 2013:8). Ia merujuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan ketika para penganut Islam mulai menganggap Islamisme tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan memobilisasi keinginan mereka untuk lebih maju. Islamisme mulai mengalami kemunduran pada 1980-an akibat kegagalan ide revolusioner terhadap perubahan arus politik Islam khas dunia ketiga, terutama di Timur Tengah (Roy, 1994:25).

Islamisme dianggap tidak relevan terhadap struktur kehidupan akibat sikapnya yang anti-Barat dan anti-pemikiran Barat, padahal pada praktiknya, kebutuhan kelompok-kelompok penganut Islamisme banyak disokong oleh Barat dan mengusung pola pemikiran Barat, seperti sekularisme.

Sekularisasi dan globalisasi ditengarai sebagai aspek yang memengaruhi reformulasi agama dalam ruang yang memberikan otonomi kepada agama sehingga membuatnya cenderung lepas kontrol (Roy, 2014:2). Kegagalan Islamisme adalah berusaha menantang aspek-aspek tersebut melalui konstitusi, sistem hukum, bahkan negara dalam kapabilitas yang belum mumpuni untuk mandiri.

Sebaliknya, upaya agama untuk menjauhkan diri dari sekularisme berakhir dengan sekularisme sebab pada dasarnya, politik sebagai kehidupan bernegara perlu dibedakan dengan politik agama. Hal ini dapat bertransformasi dalam masa religius yang baru.

Dua hal penting yang memengaruhi transformasi ini ialah deteritorialisasi dan dekulturasi. Deteritorialiasi tidak hanya berkenaan dengan pergerakan sekelompok orang (yang mana tidak banyak berpengaruh bagi persentase masyarakat global), tetapi juga sirkulasi ide, objek budaya, informasi serta mode konsumsi umum dalam ruang non-teritorial (Roy, 2014:6).

Untuk menjembatani hal ini, agama seharusnya bisa menjadi universal dan tak terhubung dengan budaya tertentu yang mana harus dipahami untuk mencapai maknanya. Dengan demikian, agama berada di luar pengetahuan. Agama sebagai penyelamat tidak menuntut manusia untuk tahu, tetapi untuk percaya. Dengan demikian, informasi akan melampaui pengetahuan. Hal ini dapat dicapai melalui persilangan filsafat dan sastra. Sayangnya, hal ini tidak banyak menarik minat generasi muda.

Islamisme seolah tidak terpengaruh gerakan sosial-budaya yang menunjukkan protes generasi muda yang tidak terintegrasi secara politis dan sosial. Hal ini menunjukkan sikap Islamisme yang mengabaikan calon penerus potensial (Roy, 1994:194). Sebaliknya, ia lebih berpihak pada golongan yang dinilai lebih tua sebab merekalah yang dianggap punya pengaruh penting dan langsung bagi masyarakat. Lambat laun, penganutnya menipis dan generasi baru tidak menunjukkan ketertarikan akibat kekakuannya.

Posislamisme juga merupakan proyek: sebuah upaya yang secara sadar mencoba untuk mengkonseptualisasikan dan memberi strategi rasionalisasi serta modalitas yang melampaui Islam dalam ranah politik, sosial, dan intelektual. Dengan demikian, dapat dipahami ia bukanlah anti-Islam atau sekuler. Ia justru mengembalikan ‘fitrah’ Islam dengan menitikberatkan hak asasi daripada kewajiban, pluralitas dalam satu suara otoritatif yang singular, historisitas daripada naskah suci, dan masa depan daripada masa lalu (Bayat, 2007:11).

Posislamisme dinilai lebih sesuai dalam kehidupan di masa modern yang serba cair dan nyaris tanpa batas. Posislamisme juga mewadahi perbedaan individu yang justru membuat para penganutnya semakin bertambah sebab di masa sekarang, ekspresi individu dianggap penting.

Hal ini menunjukkan bahwa daripada disebut sebagai ‘akhir sebuah era’ (yakni Islamisme), posislamisme lebih layak dipandang sebagai kemunculan politik dan wacana yang berbeda secara kualitatif (Bayat, 2007:13). Dengan demikian, posislamisme–bahkan di Indonesia–tidak menunjukkan perubahan yang drastis dan tiba-tiba dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, ia bisa berlangsung perlahan secara terus menerus, atau berkembang berdampingan dengan Islamisme yang meskipun terus menyurut, peminatnya cukup loyal. Kemampuan berdampingan ini dimungkinkan dengan semangat posislamisme yang menghargai segala perbedaan individu maupun kelompok. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa posislamisme takkan sekuat Islamisme dan berhenti di tengah jalan.

Dalam berbagai kasus seperti Iran (lihat Shahibzadeh, 2016; Bayat, 2007; Badamchi, 2017), yang awalnya berusaha sepenuhnya membuat republik Islam menjadi demokratis digagalkan oleh kesalahan reformis dan paksaan ulama untuk meredam reformasi.

Dengan demikian, posislamisme masih menjadi istilah yang terus menerus berkembang. Ia cukup berdampak besar tidak hanya bagi dunia ketiga sebab daripada panduan beragama, posislamisme menyajikan liberasi sebagai dukungan terhadap humanisme.

Sifatnya yang inklusif dinilai menjadi cermin Islam yang terbuka tidak hanya terhadap saudara seiman, tetapi juga sesama manusia. Dalam terminologi Habermas, pos-Islamisme masih menjadi proyek yang takkan pernah usai akibat dialog kritis yang konstan antara tradisi dan modernitas, serta agama dan demokrasi (Badamchi, 2017:5).

Diharapkan dimensi posislamisme kelak dapat menjadi fenomena kehidupan beragama di Indonesia. Aspek-aspek toleransi, HAM, kebebasan dan kemerdekaan agama menjadi sandaran bersama.

Posislamisme dapat menunjukkan arus baru dalam kehidupan beragama (Islam) di Indonesia dan menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia dalam masa transisi antara Islamisme dan pos-Islamisme.

Dalam posisi ketika agama menjadi gerakan moral dan pemerdekaan ekspresi warga, sebenarnya negara tetap dalam posisi yang kokoh. Apalagi posilamisme, karena nasib para warganya tidak sama, tidak atau bahkan belum mampu menjadi multidute, yakni berkumupulnya singularitas warga Islam.

Masih banyak ruang-ruang sempit dan keruh yang harus dilewati oleh posislasmisme di Indonesia.

 

Daftar Pustaka

Badamchi, Meysam. 2017. Post-Islamic Political Theory: Iranian Intellectuals and Political Liberalism in Dialogue. New York: Springer.

Bayat, Asef. 2007. Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamit Turn. California: Stanford University Press.

————–. 2013. Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam. New York: OUP USA.

Roy, Olivier. 1994. The Failure of Political Islam. Cambridge: Harvard University Press.

—————. 2014. Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways. Oxford: Oxford University Press.

Shahibzadeh, Yadullah. 2016. Islamism and Post-Islamism in Iran: An Intellectual History. New York: Springer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here