SEKILAS INFO
  • 8 bulan yang lalu - KETENTUAN PESERTA NASYID DAN MTQ (MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN) FESTIVAL CENDEKIA MUSLIM RAMADHAN DI KAMPUS 1439 H UNIVERSITAS GADJAH MADA (cek dibagian pengumuman)
  • 8 bulan yang lalu - PENGUMUMAN LOLOS ABSTRAK LOMBA KARYA TULIS AL-QURAN FESTIVAL CENDEKIA MUSLIM (cek dibagian pengumuman)
  • 10 bulan yang lalu - Pengumuman panitia Ramadhan di Kampus UGM 1439H sudah tersedia, silahkan cek di laman pengumuman kami atau buka ugm.id/panitiardk39
WAKTU :

WAKTU SHALAT, Sabtu, 15 12 2018 Desember 2018 >

IMSYAK 04:01
SUBUH 04:15
DZUHUR 11:46
ASHAR 15:06
MAGHRIB 17:56
ISYA 18:55
Diterbitkan :
Kategori : Update

KABUMA #13

Selasa, 29 Mei 2018

16.15 WIB s.d 17.22 WIB

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

“Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia”

Notulis oleh Latifa Sakti Bintari

 

MATERI

Dalam islam, itu ilmu apa saja itu diperlukan tetap akan mendapatkan pahala, karena kita termasuk mengkaji ilmu. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Hukum berada diatas kekuasaan, hukum itu yang paling tinggi dan paling berdaulat. Beda lagi dengan negara kekuasaan, yang mana segala yang ada dan segala kekuasaan berada ditangan raja. Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam UU Pasal 1 ayat 3. Konstitusi dan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di Indonesia. Ciri-ciri negara hukum antara lain daerah-daerah yang dibagi menjadi beberapa kekuasaan, seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, peradilan yang independen, dan jaminan terhadap hak hak warga negara berupa hak asasi manusia. Peradilan yang independen dapat mengontrol apakah negara hukum itu jalan atau tidak serta mampu meneruskan unruk pemegangan kekuasaan yang ada. Tanpa salah satu dari keempat unsur yang ada, maka sesungguhnya negara hukum itu bukanlah negara hukum sesungguhnya.

Islam merupakan sistem pertama yang menerapkan adanya negara hukum. Rasulullah bahkan menyerukan kepada rakyatnya pada waktu itu bahwasannya “Seluruh penyelenggaraan kehidupan sosial itu berdasarkan hukum. Artinya norma yang diturunkan oleh Allah itulah hukum tertinggi di Islam”. Dipertegas dalam surah An-Nisa mengenai perintah untuk menegakkan keadilan dan menjadi sisi yang adil meskipun itu menimpa dirinya sendiri, saudaranya sendiri, atau bahkan keluarganya sendiri. Jadilah saksi yang adil dan janganlah hanya karena kamu membenci suatu kaum menjadikan dirimu tidak jujur. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya yang adil itulah yang bertaqwa. Digambarkan juga pada suatu riwayat dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pada saat itu ada raja yang menggunakan jubah emas dan mewah. Tanpa sengaja jubah tersebut terinjak oleh rakyat biasa. Raja tersebut marah dan membentak seseorang tersebut. Kemudian orang tersebut mengadukan kepada Umar bin Khattab sehingga Umar bin Khattab menuntut sang raja meskipun raja tersebut memiliki jabatan tinggi pada masa itu. Dati gambaran itulah dapat diketahui bahwasannya itulah prinsip hukum yang ada.

Sebenarnya hukum itu apa? Hukum itu berbeda-beda pengertiannya, tergantung setiap orang yang menafsirkannya. Pemahaman hukum antara orang yang awam, ahli hukum, dan sarjana tapi awam hukum itu berbeda-beda. Sementara itu pandangan para ahli hukum juga berbeda-beda. Saat ini orang-orang hukum hanya bermain pada hukum itu sendiri tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Dan itulah hukum yang gagal karena akan menciptakan suatu ketegangan dan aura menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Masalah hukum di Indonesia sangatlah kompleks. Contohnya ketika orang kaya dan orang miskin maju ke meja hijau pasti pada umumnya dimenangkan oleh orang kaya meskipun tidak bermain politik uang. Tapi orang kayak itu memanfaatkan akses orang-orang didewan yang dikenal, memanfaatkan uangnya untuk menyewa pengacara yang mahal, pengacara yang paling paham dengan hukum sedangkan orang miskin akan mengikuti segala jalur hukum yang ada karena tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga dengan adanya kesenjangan ekonomi yang ada menyebabkan perlakuan orang di depan hukum sangatlah berbeda. Kemudian untuk mengatasi adanya permasalahan kesenjangan sosial yang ada, maka lahirlah aliran hukum progresif yang mana isi hukum tersebut menyesuaikan situasi yang ada. Hal ini bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan yang ada dan menegakkan keadilan.

Selain diakibatkan oleh kesenjangan sosial, ketidakseimbangan hukum terjadi akibat kekuasaan dan permainan politik yang ada. Padahal tidak bisa ketika hanya mengandalkan yang memiliki kekuasaan yang ada. Hal itu tidak sesuai dengan adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua individu. Dikenal sebagai rule of law. Disisi lain, hukum juga tergantung pada adanya birokrasi. Camat, kepala desa, dan lain-lain merupakan orang-orang yang berada didalam birokrasi yang ada. Hukum bukanlah hal asing yang tidak perlu dikenal semua orang.

Hukum itu tidak bisa baik ketika hanya bisa membuat peraturan yang sebanyak-banyaknya. Tanpa memperhatikan proses dan norma-norma yang ada. Jadi jangan harap penegak hukum akan menegakkan hukum dengan benar karena hukum yang dibuat bukanlah hukum yang benar. Sehingga akan menimbulkan banyaknya problematika yang berkaitan dengan hukum. Hukum tidak bisa tumpang tindih. Penegakan hukum tidak akan benar apabila institusinya tidak benar. Selama ini kita terfokus kepada pembentukan hukum, melahirkan UU yang ada, tanpa memperbaiki penegak hukum yang ada. Seharusnya kita mengubah dan memperbaiki institusi yang ada, integritas aparatur negara yang menegakkan negara, dan hukum acara yang ada. Ketika satu unsur rusak, maka akan susah untuk mengembalikan kembali ke jalan yang benar. Penegak hukum di Indonesia sudah luar biasa baiknya namun ketika sudah berhadapan dengan institusi dan sistem yang ada maka semua akan menyerah dan tunduk kepada sistem yang ada.

            Kita membina aparatur negara tidak hanya meningkatkan moralitas yang ada namun juga mengubah suasana kehidupan yang ada. Lingkungan juga mempengaruhi karakter seseorang yang mana dapat berpengaruh buruk kepada seseorang apabila disekitarnya penuh dengan keburukan.

Persoalan pokok yang selama ini dihadapi Indonesia, kita terlalu fokus kepada pembuatan undang-undang yang ada. Tidak mencoba untuk memperbaiki institusi dan aparatur negara. Akibatnya kita terlalu fokus pada hukum yang dibuat tanpa mengetahui proses keberlangsungan yang ada. Sebagus bagusnya hukum yang dibuat namun aparatur penegak hukumnya tidak bermoral maka kehidupan negara akan berantakan dan hukum akan rusak. Berlaku sebaliknya ketika hukum yang dibuat jelek namun aparatur penegak hukumnya bermoral tinggi maka hukum akan berjalan sesuai semestinya tanpa adanya kekacauan.

 

TANYA JAWAB

  1. Banyak orang pemegang kekuasaan di pengadilan hukum. Bagaimana korelasi antara hukum dan politik yang ada sedangkan banya orang yang menyalahgunakan kekuasaan?
  2. Banyak hukum yang dibuat dari para politisi sehingga banyak hukum yang cacat
  3. Hukum sendiri banyak dialihfungsikan untuk kepentingan suatu golongan. Menggunakan hukum sebagai alat penguasa untuk kepentingan penguasa
  4. Pembubaran HTI itu bisa melahirkan 2 opini, kalau pandangan dari bapak sendiri bagaimana?
  5. Bagaimana implementasi supremasi hukum yang ada di lingkungan keluarga

 

Jawaban keseluruhan

  • Memang hukum dan politik itu sesuatu yang saling bersinggungan karena ketika hukum itu hanya bisa ditegakkan efektif ketika ada kekuasaan yang mem back up nya. Disisi lain adanya kekuasaan dapat mengalami penyelewengan demi kepuasaan seseorang. Dimana dititik tengahnya? Mekanisme menyeimbangnya adalah hukum peradilan yang independen. Apabila itu rusak maka penguasa akan secara terus menerus akan menyalahgunakan hukum demi kekuasaan. Apabila peradilan yang independen dapat diatur-atur oleh kekuasaan politik maka itu semua akan berakhir.
  • Undang-undang yang dibuat oleh DPR apakah mampu dapat menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia? Apabila undang undang yang dibuat hanya untuk kepuasan seseorang pasti itu jelek karena sering juga dikenal sebagai kong kalikong. Hukum itu dalam proses hingga akhirnya menjadi hukum tertulis disahkan oleh kekuasaan politis. Apabila itu rusak, maka sekali lagi kembali kepada palang pintu hukum yang paling akhir yaitu lembaga peradilan.
  • Berkaitan pembubaran organisasi kembali kepada persoalan yang dipermasalahkan. Apabila adanya organisasi dapat menyebabkan hilangnya keutuhan suatu negara maka itu lebih baik dihilangkan. tapi apabila itu menimbulkan semangat pergerakan organisasi yang ada maka dapat diselesaikan dengan sisi penasehat.
  • Setiap orang yang sudah dewasa pasti sudah dianggap memahami hukum. Begitu juga untuk dilingkungan keluarga.
SebelumnyaMemahami Akar Kekerasan atas Nama Agama SesudahnyaReforma Agraria: Pandangan Islam terhadap Masalah Kontemporer dalam Mewujudkan Kedamaian Hidup Bernegara
Membangun Kewibawaan Intelektual dengan Mempererat Persahabatan pada Literasi
  KABUMA #18 Minggu, 03 Juni 2018 Pukul 15.45 – 17.30 WIB Habiburrahman El-Shirazy, Lc., M.A., Pg.D “Membangun Kewibawaan Intelektual dengan Mempererat Persahabatan pada Literasi” Notulis oleh Hanifah Makarim  ...
Mewujudkan Pengembangan Bioetika di Indonesia
KABUMA #19 Senin, 4 Juni 2018 16.57 WIB s.d 17.28 WIB Dr. Nur Azid Mahardinata “Mewujudkan Pengembangan Bioetika di Indonesia” Notulis oleh Latifa Sakti Bintari Pembukaan: Gambaran mengenai bioetika dimulai...
Positive Parenting: Keluarga sebagai Pondasi Awal Kebermartabatan Indonesia
SAMUDRA #20 Selasa, 5 Juni 2018 Pukul 16.30 – 17.30 WIB Ust. Fauzi Adhim “Positive Parenting: Keluarga sebagai Pondasi Awal Kebermartabatan Indonesia” Notulensi oleh Cindy Nurmala MATERI Kita memiliki tanggung...
Mewujudkan Kepemimpinan Keilmuan melalui Sinergitas Ilmu dan Islam: Kilas Balik terhadap Dinasti Abbasiyah
KABUMA #17 Sabtu, 2 Juni 2018 16.00 s.d. 17.15 Dr. Tiar Anwar Bachtiar “Mewujudkan Kepemimpinan Keilmuan melalui Sinergitas Ilmu dan Islam: Kilas Balik terhadap Dinasti Abbasiyah” Notulis oleh Amania Ittaqo...
Ekonomi Syariah : Pondasi Ekonomi Umat Islam
KABUMA #16 Jum’at, 1 Juni 2018 16.57 WIB s.d 17.28 WIB Ir. Adiwarman Azwar Karim, S.EE., M.B.A., M.A.E.P. “Ekonomi Syariah : Pondasi Ekonomi Umat Islam” Notulis oleh Latifa Sakti Bintari...
Kewibawaan Ilmu Pengetahuan dalam Keilmuan Islam
KABUMA #15 Kamis, 31 Mei 2018 15.45 s.d. 17.15 Dr. Susanto, M.A. “Kewibawaan Ilmu Pengetahuan dalam Keilmuan Islam” Notulis oleh Dwi Ratnaningtyas MATERI Kenapa anak butuh kreatif? Apakah ada permasalahan...


WhatsApp chat